JAKARTA, INFONETZ — Penerapan kecerdasan buatan generatif (Generative AI) mulai diintegrasikan ke dalam ekosistem layanan pemerintahan digital guna meningkatkan kecepatan respons dan kepuasan masyarakat. Melalui sistem otomatisasi pintar, pemrosesan dokumen administrasi kependudukan dan layanan aduan warga kini dapat ditangani dalam hitungan detik.
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa modernisasi birokrasi melalui adopsi kecerdasan buatan harus senantiasa diimbangi dengan kepatuhan terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Integrasi AI diproyeksikan mampu memangkas waktu tunggu layanan publik hingga 60 persen di tingkat pemerintah daerah.
"Kecerdasan buatan bukan untuk menggantikan peran aparatur, melainkan menjadi asisten cerdas yang mempermudah pengambilan keputusan cepat dan akurat demi melayani kebutuhan masyarakat secara optimal," ujar juru bicara kementerian.
Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh portal layanan satu pintu dapat mengadopsi asisten virtual berbasis pemrosesan bahasa alami (NLP) yang mampu melayani interaksi warga dalam berbagai bahasa daerah.