JAKARTA, INFONETZ — Penguatan integritas dan kode etik bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat daerah menjadi sorotan penting dalam evaluasi konsolidasi demokrasi nasional. Keterbukaan informasi dan transparansi proses rekapitulasi dinilai sebagai kunci utama membangun kepercayaan publik.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama akademisi terus menggelar forum pendidikan etika politik untuk membentengi pengawas dan pelaksana pemungutan suara dari intervensi pihak luar.
"Integritas penyelenggara adalah pilar paling fundamental. Ketika penyelenggara bekerja secara profesional dan netral, legitimasi hasil pemilihan umum akan berdiri kokoh," tegas pakar tata kelola politik.
Digitalisasi pengawasan partisipatif juga didorong agar masyarakat sipil dan pegiat demokrasi dapat melaporkan potensi dugaan pelanggaran secara aman dan cepat.