JAKARTA, INFONETZ — Wacana penetapan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape kembali mencuat ke ruang publik dan memicu perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, organisasi keagamaan, serta pelaku industri. Diskursus ini mengemuka seiring meningkatnya kekhawatiran para ahli medis terhadap prevalensi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja dan dampak jangka panjang kandungan bahan kimia aerosol terhadap kesehatan paru-paru.
Sejumlah komisi fatwa dan organisasi keagamaan kini tengah mengkaji ulang status hukum konsumsi vape berdasarkan prinsip saddu adz-dzari'ah (menutup jalan menuju bahaya) serta kaidah fikih bahwa segala sesuatu yang menimbulkan mudarat nyata bagi jiwa dan raga patut dicegah dan diharamkan.
Tinjauan Medis dan Landasan Fikih Bahaya (Dharar)
Pakar kesehatan masyarakat menegaskan bahwa klaim vape sepenuhnya lebih aman daripada rokok konvensional kerap kali menyesatkan persepsi publik. Berbagai riset independen menemukan adanya kandungan zat karsinogenik, logam berat mikro, serta senyawa organik volatil dalam uap likuid yang berpotensi memicu kerusakan alveolus paru permanen atau EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury).
"Dalam hukum Islam, aspek keselamatan jiwa (hifdzun nafs) menempati urutan paling utama. Apabila suatu produk terbukti secara klinis memiliki dampak destruktif kronis bagi tubuh dan menciptakan adiksi berat, maka para fukaha bersepakat bahwa aktivitas tersebut jatuh pada hukum makruh tahrim hingga haram mutlak," terang seorang perwakilan lembaga kajian hukum keagamaan.
Implikasi Yuridis: UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen
Dari perspektif hukum positif di Indonesia, polemik ini menyinggung implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan turunannya terkait pengamanan zat adiktif. Berdasarkan regulasi tersebut, produk tembakau olahan dan rokok elektronik memiliki mandat pengetatan distribusi, pelarangan promosi digital terbuka, serta pembatasan kadar nikotin yang ketat.
Di sisi lain, pakar hukum perlindungan konsumen mengingatkan bahwa kepastian hukum dan standarisasi kualitas menjadi urgensi yang tidak boleh diabaikan negara.
"Jika pendekatan yang diambil semata-mata fatwa larangan tanpa dibarengi penegakan hukum dan standarisasi Badan POM/Bea Cukai, dikhawatirkan akan memicu pasar gelap likuid oplosan tanpa izin edar yang justru jauh lebih mematikan bagi masyarakat. Konsumen berhak atas transparansi kandungan dan jaminan keamanan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen," tegas pakar hukum regulasi di Jakarta.
Sementara itu, asosiasi konsumen dan asosiasi pedagang rokok elektrik berharap pemerintah dapat membedakan antara penyalahgunaan produk oleh anak di bawah umur dengan hak orang dewasa yang mencari alternatif pengurangan risiko tembakau konvensional. Mereka mendorong pengawasan usia pembeli yang jauh lebih ketat di tingkat ritel ketimbang opsi pelarangan total.
Dinamika pembahasan fatwa dan regulasi teknis ini diperkirakan akan terus bergulir di DPR dan kementerian terkait hingga adanya keputusan resmi yang mengikat bagi masyarakat dan industri.